E-KTP gak kelar-kelar? Ini caranya buat kita warga negara menuntut hak

Oleh : Syukni Tumi Pengata, S.H. (Advokat di Jakarta) Jawabannya adalah mengajukan gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ditempat dimana Pejabat yang mengeluarkan E-KTP (Lurah/Kepala Desa) berdomisili (Domisili Kelurahan). Contoh Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, itu masuk ke wilayah PTUN Jakarta. Gugatan yang diajukan dikenal dengan “GUGATAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA Read more about E-KTP gak kelar-kelar? Ini caranya buat kita warga negara menuntut hak[…]

penyitaan barang bukti oleh polisi

Penyitaan berdasarkan pasal 39 ayat (1) KUHAP, yaitu : benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; benda yang khusus dibuat Read more about penyitaan barang bukti oleh polisi[…]

​Tujuh regulasi terkait tanggungjawab sosial (CSR)  perusahaan di Indonesia 

Tujuh regulasi terkait tanggungjawab sosial (CSR)  perusahaan di Indonesia sebagai berikut; Pertama, Peraturan yang mengikat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagaimanaKeputusan Menteri BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). PKBL terdiri program perkuatan usaha kecil melalui pemberian pinjaman dana bergulir dan pendampingan (disebut Program Kemitraan), serta program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat sekitar (disebut Program Bina Lingkungan), Read more about ​Tujuh regulasi terkait tanggungjawab sosial (CSR)  perusahaan di Indonesia […]

Mau Daftar Merek ? Ini Persyaratannya

Persyaratan yang diperlukan untuk permohonan pendaftaran Merek Dagang/Jasa (untuk 1 merek/kelas barang/jasa): Pemohon adalah per-orangan: Fotocopy KTP Pemohon; Etiket merek (contoh merek yang akan diajukan permohonan pendaftarannya) sebanyak 40 (empat puluh) lembar (dengan ukuran maksimal = 9 x 9 cm, dan minimal = 2 x 2 cm). 2. Pemohon adalah Badan Hukum (PT, CV, dll): Read more about Mau Daftar Merek ? Ini Persyaratannya[…]

Apa Saja Pengecualian Saksi dalam KUHAP?

Pengecualian yang membebaskan seseorang dari kewajiban menjadi saksi, yakni : Orang yang dapat mengundurkan diri (pasal 168 & 169 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (selanjutnya disebut KUHAP)), disebabkan ada faktor hubungan kekeluargaan sedarah atau semenda antara terdakwa dan saksi. Akan tetapi jika orang tersebut menghendaki untuk diperiksa sebagai saksi memberi keterangan Read more about Apa Saja Pengecualian Saksi dalam KUHAP?[…]

Apa Saja Perlindungan Hukum Atas Saksi?

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi (selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi), menyatakan bahwa seorang saksi dan korban berhak antara lain untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Apabila saksi tidak dapat menghadiri sidang Read more about Apa Saja Perlindungan Hukum Atas Saksi?[…]

Apa yang dimaksud dengan Penahanan dan masa tahanan?

Perintah penahanan yang dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa harus berdasarkan pada alasan yang jelas, yakni tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan tersebut berdasarkan bukti yang cukup serta adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulang tindak pidana (pasal 21 Read more about Apa yang dimaksud dengan Penahanan dan masa tahanan?[…]

Ini penjelasan PHK oleh perusahaan atas dasar kesalahan berat

Pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan atas dasar pekerja melakukan tindak pidana, berdasarkan surat edaran menakertrans RI No.: SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005 tanggal 7 januari 2005 tentang putusan mahkamah konstitusi atas hak uji materiil Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) terhadap UUD RI 1945, menyatakan : Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan Read more about Ini penjelasan PHK oleh perusahaan atas dasar kesalahan berat[…]

Jika anda ditahan, ini yang harus anda lakukan

Bahwa sahnya penahanan oleh kepolisian harus didasarkan atas surat perintah penahanan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (selanjutnya disebut KUHAP), dan tembusan surat perintah penahanan tersebut harus diberikan kepada keluarga tersangka (pasal 21 ayat (3) KUHAP). Keluarga atau suami atau istri atau kuasa yang sah Read more about Jika anda ditahan, ini yang harus anda lakukan[…]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.