Prosedur Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap

Dasar Hukum  Pasal 66 – 77 Undang-Undang Nomor14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Umum Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali. Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan. Permohonan  peninjauan  kembali  dapat  dicabut  selama  belum  diputus,  dan dalam  hal  sudah  dicabut  permohonan peninjauan  kembali  itu  tidak  dapat diajukan lagi. Alasan Read more about Prosedur Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap[…]

Permohonan PK Pidana

Banyak di antara Terpidana yang tidak menggunakan upaya hukum banding atau kasasi tetapi langsung mengajukan permohonan PK dengan alasan bahwa Putusan Judex Factie dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP). Bukankah Terpidana telah menerima Putusan Judex Factie sehingga in kracht? Jawaban : UU telah Read more about Permohonan PK Pidana[…]

Apakah putusan PK yang dimohonkan oleh terpidana atau ahli warisnya dapat dijatuhkan pidana yang lebih tinggi dari putusan Judex Juris ? (pasal 266 ayat 2c. dan ayat 3)

Apakah putusan PK yang dimohonkan oleh terpidana atau ahli warisnya dapat dijatuhkan pidana yang lebih tinggi dari putusan Judex Juris ? (pasal 266 ayat 2c. dan ayat 3). Jawaban : Putusan PK tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula (vide : Pasal 266 ayat 3).

Permohonan PK Pidana

PK yang diajukan oleh kuasa pemohon, padahal pada waktu mengajukan permohonan PK tersebut pemohon / ahli warisnya tidak hadir, akan tetapi hadir dalam persidangan pemeriksaan PK (pasal 265 ayat 2 KUHAP).  Apa diijinkan? Jawaban : Permohonan PK dan Pemeriksaan PK di persidangan harus dihadiri oleh Terpidana sendiri dan dapat didampingi oleh penasehat hukum. #tumilawyers.com

Pengajuan Peninjauan Kembali oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dibenarkan atau tidak ?

Pengajuan Peninjauan Kembali oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dibenarkan atau tidak ? Jawaban : Filosofinya : Kuasa dalam hukum pidana tidak mewakili tetapi mendampingi, jadi Pemohon PK harus hadir. Pada prinsipnya kehadiran Pemohon PK dan Jaksa adalah keharusan, kecuali terdapat pelanggaran HAM sebagai jalan tengah untuk kasus-kasus kecil. Apabila Pemohon PK tidak hadir, sesuai ketentuan Pasal Read more about Pengajuan Peninjauan Kembali oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dibenarkan atau tidak ?[…]

TERDAKWA MENINGGAL DUNIA

Terdakwa yang telah mengajukan kasasi meninggal dunia sebelum permintaan kasasinya diputus oleh Mahkamah Agung. Ada dua pendapat: a. Kasasi tidak dapat diterima. b. Sesuai Pasal 77 KUHP kewenangan penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dinyatakan gugur. Jawaban : Mengacu kepada Pasal 77 KUHP: Penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dinyatakan gugur.(Pendapat b) #tumilawyers.com

Penghitungan waktu 14 (empat belas) hari dalam mengajukan permohonan kasasi/menyerahkan memori kasasi.

Penghitungan waktu 14 (empat belas) hari dalam mengajukan permohonan kasasi/menyerahkan memori kasasi. a. Apakah 14 hari kerja atau 14 hari kalender ? b. Bagaimana dengan hari libur nasional ?, apakah dihitung/tetap termasuk yang 14 hari tersebut? c. Dalam praktek kadang penghitungan dari Panmud pidana sendiri berbeda, kadang lewat 14 hari kalender dianggap permohonan kasasi tidak Read more about Penghitungan waktu 14 (empat belas) hari dalam mengajukan permohonan kasasi/menyerahkan memori kasasi.[…]

Mana yang harus diikuti, barang bukti yang tercantum dalam Tuntutan atau putusan Judex Facti?

Putusan Mahkamah Agung conform Tuntutan JPU, sedangkan mengenai barang bukti yang tercantum dalam putusan judex facti berbeda dengan barang bukti dalam Tuntutan JPU. Mana yang harus diikuti, barang bukti yang tercantum dalam Tuntutan atau putusan Judex Facti? Jawaban : Mengenai barang bukti dalam putusan kasasi harus sesuai dengan barang bukti dalam putusan Judex Facti. #tumilawyers.com

Apa Saja Pengecualian Saksi dalam KUHAP?

Pengecualian yang membebaskan seseorang dari kewajiban menjadi saksi, yakni : Orang yang dapat mengundurkan diri (pasal 168 & 169 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (selanjutnya disebut KUHAP)), disebabkan ada faktor hubungan kekeluargaan sedarah atau semenda antara terdakwa dan saksi. Akan tetapi jika orang tersebut menghendaki untuk diperiksa sebagai saksi memberi keterangan Read more about Apa Saja Pengecualian Saksi dalam KUHAP?[…]

Apa Saja Perlindungan Hukum Atas Saksi?

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi (selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi), menyatakan bahwa seorang saksi dan korban berhak antara lain untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Apabila saksi tidak dapat menghadiri sidang Read more about Apa Saja Perlindungan Hukum Atas Saksi?[…]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.