Kumpulan Yurisprudensi pembeli yang beritikad baik

Yurisprudensi pembeli yang beritikad baik

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 251 k/Sip/1958, tanggal 26 Desember 1958 menyatakan bahwa “pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah”;

Penjelasan :
Bahwa kesepakatan jual beli yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan hukum perdata, dengan adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai obyek tanah yang dijual dan harga yang disepakati, maka hal tersebut sudah dikatakan jual beli, sebagaimana ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata menyatakan, “jual beli adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah di perjanjikan”, dan sebagaimana ketentuan Pasal 1458 KUH Perdata yang menyatakan, “jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayar”;

Bahwa atas dasar hal tersebut diatas telah membuktikan Penggugat merupakan pembeli yang beritikad baik, sehingga Penggugat berhak mendapatkan perlindungan hukum.

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1816 K/Pdt/1989, tertanggal 22 Oktober 1992, yang menyatakan “bahwa pembeli yang tidak secara cermat meneliti hak-hak serta status penjual tanah, dapat diartikan ceroboh sehingga pembeli tersebut dapat dinilai sebagai pembeli tanah yang beritikad buruk (bad faith) dan tidak pantas untuk mendapat perlindungan hukum dalam transaksi jual beli-tanah”;

Penjelasan :
Bahwa oleh karena Tergugat 2 merupakan pembeli yang beritikad buruk dan melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat 2 tidak sepantasnya mendapatkan perlindungan hukum.

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 141 K/Sip/1973, tertanggal 20 November 1975, yang menegaskan “meskipun mengenai jual rumah dan tanah sengketa oleh penggugat terbanding telah diajukan bukti akta jual beli nomor 6/Pdt/1969 tertanggal 5 Agustus 1969, Pengadilan Tinggi masih menganggap perlu untuk menyelidiki lebih lanjut tentang sah tidaknya perbuatan perbuatan materiele jual beli (materiele handeling van verkoop) yang didalilkan terjadi itu. Karena pengadilan tinggi menganggap bahwa belum ada kata sepakat yang sebenarnya mengenai harga barang yang diperjualbelikan, apa yang telah dituangkan dalam akta diatas sebagai ”jual beli”;

Translate »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.