Pengajuan Peninjauan Kembali oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dibenarkan atau tidak ?

Pengajuan Peninjauan Kembali oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dibenarkan atau tidak ?

Jawaban :
Filosofinya : Kuasa dalam hukum pidana tidak mewakili tetapi mendampingi, jadi Pemohon PK harus hadir. Pada prinsipnya kehadiran Pemohon PK dan Jaksa adalah keharusan, kecuali terdapat pelanggaran HAM sebagai jalan tengah untuk kasus-kasus kecil. Apabila Pemohon PK tidak hadir, sesuai ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHAP, maka perkara PK tidak dapat diterima, dengan pengertian perkara PK tersebut dikembalikan ke PN untuk dilengkapi secara administrasi (dari sudut keadilan). Kesimpulan : Apabila dalam perkara PK ternyata Pemohon PK tidak hadir maka PANMUD Pidana mengembalikan perkara PK tersebut ke PN agar dilengkapi secara administrasinya. Tetapi kalau sampai ke Majelis, maka Majelis memberi disposisi kepada Panmud Pidana untuk mengembalikan perkara tersebut.

#tumilawyers.com

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.