E-KTP gak kelar-kelar? Ini caranya buat kita warga negara menuntut hak

Oleh : Syukni Tumi Pengata, S.H. (Advokat di Jakarta)

Jawabannya adalah mengajukan gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ditempat dimana Pejabat yang mengeluarkan E-KTP (Lurah/Kepala Desa) berdomisili (Domisili Kelurahan). Contoh Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, itu masuk ke wilayah PTUN Jakarta.

Gugatan yang diajukan dikenal dengan

GUGATAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (TUN) FIKTIF-NEGATIF”.

 

Dasar Hukum :

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

  1. Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.
  2. Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
  3. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Penjelasan:

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerima permohonan dianggap telah mengeluarkan keputusan yang berisi penolakan permohonan tersebut apabila tenggang waktu yang ditetapkan telah lewat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu bersikap diam, tidak melayani permohonan yang telah diterimanya.

Ayat (3) Cukup jelas.

 

Catatan dari Penulis

  1. Objek sengketa TUN adalah  suatu sikap diam dari Badan atau Pejabat TUN. Dalam hal ini adalah Lurah atau Kepala Desa.
  2. Dalam Pasal 3 ayat (1) UU. No. 5 tahun 1986, mengatur: apabila Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan (diam saja), sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka sikap diamnya tersebut disamakan dengan keputusan TUN sehingga dia dapat digugat.
  3. Inilah fungsi PTUN sebagai lembaga yang meng-Advokasi masyarakat atas pelayanan publik, yakni setiap Badan atau Pejabat TUN wajib melayani setiap permohonan masyarakat yang dia terima, apabila hal yang dimohonkan kepadanya itu menurut peraturan perundang-undangan menjadi tugas (kewajibannya). Kalau Badan atau Pejabat TUN melalaikan kewajibannya itu, maka walaupun dia tidak berbuat apa-apa terhadap permohonan yang diterimanya, undang-undang menganggap dia telah mengeluarkan suatu keputusan yang berisi penolakan permohonan tersebut (keputusan TUN yang fiktif-negatif).
  4. Arti “Fiktif” menunjukkan bahwa keputusan TUN yang digugat sebenarnya tidak berwujud. Ia hanya merupakan sikap diam dari Badan atau Pejabat TUN, yang kemudian dianggap disamakan dengan sebuah keputusan TUN yang nyata tertulis.
  5. Arti “Negatif” menunjukkan bahwa keputusan TUN yang digugat dianggap berisi penolakan terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Individu atau badan hukum perdata kepada Badan atau Pejabat TUN.
  6. Badan atau Pejabat TUN yang menerima suatu permohonan, tetapi permohonan itu bukan merupakan kewajibannya untuk menjawab, maka sikap diamnya tidaklah dapat dianggap sebagai keputusan TUN yang fiktif-negatif. Dan oleh karena itu, dia tidak dapat digugat.
  7. Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), berkaitan dengan masalah jangka waktu untuk menghitung sejak kapan gugatan terhadap sikap diam Badan atau Pejabat TUN tersebut bisa diajukan.
  8. Ayat (2) menentukan, apabila jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (yang mengatur kewajiban untuk memberikan jawaban atas suatu permohonan) telah lewat, namun Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tetap tidak berbuat apa-apa (diam), maka dia dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan kepadanya.
  9. Berdasarkan ayat (2) ini, maka gugatan terhadap Badan atau Pejabat TUN yang tidak menjawab suatu permohonan baru dapat diajukan setelah lewat jangka waktu yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan (yang mengatur kewajiban untuk memberikan jawaban atas suatu permohonan) Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan.
  10. Pada ayat (3) menentukan, apabila dalam peraturan perundang-undangannya tidak menentukan jangka waktu kewajiban untuk menjawab suatu permohonan, maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diam saja dapat dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan, dan oleh karenanya dia dapat digugat.
  11. Titik tolak dalam menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap keputusan TUN yang fiktif-negatif, adalah berdasarkan tanggal yang tertera di dalam suatu tanda terima dari kantor Badan atau Pejabat TUN pada saat surat permohonan disampaikan kepada Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan.

 

Terima Kasih.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.