penyitaan barang bukti oleh polisi

Penyitaan berdasarkan pasal 39 ayat (1) KUHAP, yaitu :

  1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
  2. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
  3. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
  4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
  5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

 

Penyitaan hanya dapat dilakukan penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri (PN) setempat dengan pengecualian dalam hal tertangkap tangan (pasal 40 KUHAP). Penyitaan tersebut wajib segera dilaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuan. Penyitaan yang tidak dilaporkan kepada ketua pengadilan negeri dapat dianggap tidak sah dan pihak tersangka atau pemilik barang yang disita dapat menuntut ganti rugi berdasarkan pasal 95 dan 96 KUHAP.

 

Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila :

  1. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi
  2. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana
  3. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

 

Apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

 

Berdasarkan pasal 44 ayat (2) KUHAP, penggunaan barang sitaan yang telah disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara dilarang dipergunakan oleh siapapun juga.

 

Untuk pengembalian barang sitaan dalam pelanggaran lalu lintas dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan (pasal 215 KUHAP).

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.