Ini penjelasan PHK oleh perusahaan atas dasar kesalahan berat

Pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan atas dasar pekerja melakukan tindak pidana, berdasarkan surat edaran menakertrans RI No.: SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005 tanggal 7 januari 2005 tentang putusan mahkamah konstitusi atas hak uji materiil Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) terhadap UUD RI 1945, menyatakan :

  1. Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks. Pasal 158 ayat (1) UU Ketenagakerjaan) maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  2. Apabila pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib dan pekerja tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya maka berlaku ketentuan pasal 160 UU Ketenagakerjaan.

Dalam hal terdapat alasan mendesak yang mengakibatkan tidak memungkinkan hubungan kerja dilanjutkan, maka pengusaha dapat menempuh upaya penyelelesaian melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Jika anda memerlukan penjelasan lebih lanjut, silakan hubungi kami di 081287286164 (Telp, sms, WhatsApp, Telegram). Terima Kasih, Semoga Berguna.

Translate »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.