(Hukum Perdata Internasional) Seri ke 1 : Mengulik Status Personal

STATUS PERSONAL MENURUT PARA AHLI

Status personal adalah kelompok kaidah-kaidah yang mengikuti seseorang dimanapun ia pergi. Kaidah-kaidah ini mempunyai lingkungan kuasa berlaku ekstra teritorial atau universal, tidak terbatas pada wilayah dari suatu negara tertentu.

Dasar hukum status personal adalah pasal 16 AB yang mengatur : “ketentuan-ketentuan perundang-undangan mengenai status dan wewenang orang-orang tetap mengikat untuk warga negara indonesia jikalau mereka berada di luar negeri”.

  • Menurut ahli, Von Savigny adalh bahwa suatu hububngan hokum yang sama harus member penyelesaian yang sama pula, baik bila diputuskan oleh hakim Negara A maupun Negara B. Maka, penyelesaian soal-soal yang menyangkut unsur-unsur asingpun hendaknya diatur sedemikian rupa, sehingga putusannya juga akan sama dimana-mana. Satunya pergaukan internasional akan menimbulkan satu system hokum supra nasional yaitu hokum perdata internasional. Oleh karena titik tolak berfikir Von Savigny adalah bahwa HPI itu bersifat hokum supra nasional, oleh karenanya bersifat universal maka ada yang menyebut piikiran Von Savigny ini dengan istilah teori HPI universal. Menurut Von Savigny pengakuan terhadap hokum asing bukan semata-mata berdasarkan comitas, akan tetapi berpokok pangkal pada kebaikan atau kemanfaatan fungsi yang dipenuhinya bagi semua pihak (Negara atau manusia) yang bersangkutan.

 

  • Menurut Ahli, Machini berpendapat, bahwa hokum personil seseorang ditentukan oleh nasionalitasnya. Pendapat Machini menjadi dasar mazhab Italia yang berkembang kemudian. Menurut mazhab Italia ini ada dua macam kaidah dalam setiap system hokum yaitu :

 

  1. Kaidah hokum yang menyangkut kepentingan perseorangan

 

  1. Kaidah-kaidah hokum untuk melindungi dan menjaga ketertiban umum

 

Berdasarkan pembagian ini dikemukakan tiga asas HPI yaitu :

 

  1. Kaidah-kaidah untuk kepentingan perseorangan berlaku bagi setiap warga Negara dimanapun dan kapanpun juga (prinsip personil)

 

  1. Kaidah-kaidah untuk menjaga ketertiban umum bersifat territorial dan berlaku bagi setiap orang yang ada dalam wilayah kekuasaan suatu Negara (prinsip terotorial)

 

  1. Asas kebebasan, yang menyatakan bahwa pihak yang bersangkutan boleh memilih hokum manakah yang akan berlaku terhadap transakasi diantara mereka (pilihan hokum)

 

Cita-cita Machini adalah mencapai unifikasi HPI melalui persetujuan- persetujuan internasional sedangkan Von Savigny ingin mencapainya dalam wujud suatu HPI supra nasional.

 

  1. STATUS PERSONAL

 

Dalam menentukan status personal seseorang di dunia terbagi menjadi dua aliran, yaitu :

  • Aliran pertama menganut prinsip nasionalitas atau prinsip kewarganegaraan

Prinsip ini banyak dianut oleh negara-negara eropa kontinental beserta negara-negara jajahannya yang menganut sistem hukum civil law.

 

  • Aliran kedua menganut prinsip domisili atau prinsip teritorial

Prinsip domisili adalah prinsip yang menentukan status personal seseorang berdasarkan hukum domisili orang tersebut. Pengertian tentang domisili yang berlaku di berbagai negara adalah tidak sama. Menurut sistem-sistem HPI yang berlaku di berbagai negara di dunia, terdapat perbedaan paham hukum yang merupakan domisili seseorang

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.